Layanan Wisata Berbasis Masyarakat

Desa Jatisari

• 2017-08-19 02:15:59
• 1

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, karena memasok hampir seluruh kebutuhan pangan nasional demikian pula desa memasok kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar di kota. Namun kehidupan di desa belum berkembang seperti sebagai mana mestinya, banyak penduduk desa yang tidak ingin lagi bekerja di pedesaan. Sektor pertanian belum memberikan penghasilan yang cukup bagi mereka, sehingga sebagian besar dari mereka bermigrasi ke kota.

Ada banyak pilihan untuk memajukan desa, dan menyediakan pekerjaan yang layak di desa, misalnya pengembangan sektor pariwisata. pengembangan pariwisata dapat memberkikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan  masyarakat. Di dunia kontribusi sektor pariwisata mencapai 10% terhadap Produk Nasional Bruto, serta menyumbangkan 7% dari  nilaii ekspor dunia. Di Indonesia, pariwisata menyumbangkan  PDB sebesar  Rp.130, 5 Triliyun, lapangan pekerjaan bagi 11,9 juta orang, dan devisa sebesar US$ 12,4 milyar.
Usaha pariwisata juga melibatkan masyarakat, termasuk usaha kecil dan menengah, dan rumah tangga. Sebagai contoh, masyarakat dapat memanfaatkan kamar kosong, dan layanan makanan dan minuman di rumahnya masing-masing sebagai cikal bakal Homestay, masyarakat juga dapat membuat kerajinan dan olahan pangan untuk dijadikan cindera mata.

Layanan wisata berbasis masyarakat dalam bentuk desa wisata juga berkembang di berbagai pelosok tanah air. Beberapa contoh misalnya, Desa Wisata Nagari Pariangan di Sumatera Barat, Desa Wisata Penting Sari di Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa Wisata Panglipuran di Bali, Desa Wisata Sembalun di Lombok(NTT), Desa Wisata Wae Rebo di Flores (NTT). Hasilnya selain masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari usaha wisata, pelestarian lingkungan dan budaya lokal juga bisa lebih terjaga. Desa wisata merupakan konsep yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Apa yang dimaksud dengan Desa Wisata?

Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, dan layanan fasilitas umum pariwisata dan aksesibilitas yang memadai, dengan tatacara dan tradisi kehidupan masyarakat desa. Prinsip utama dalam pengembangan desa wisata adalah “Desa Membangun”, difokuskan pada pemberdayaan masyarkat untuk membangun desanya secara mandiri.

Pengembangan desa wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masarakat, melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata sesuai potensi dan sumber daya lokal. Saat ini terdapat 1073 desa yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata.

Bagaiana pemerintah mendukung pengembangan desa wisata?

Pemerintah dapat menyediakan pendampingan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, fasilitas akses finansial, promosi, dan pengembangan kemitraan, sebagai contoh yang diberikan bisa mencangkup penyiapan tata kelola, pengembangan usaha pariwisata, Homestay, paket wisata, kerajinan restoran dan lain-lain, dan akses pembiayaan seperti,  KUR, dana bergulir, serta pemasaran, pembuatan website, acara(event) dan pameran, kerjasama dengan agen wisata dan media.

Pelaksanaan program pengembangan desa wisata di dukung oleh
1.    Kementrian Pariwisata.
2.    Kementriian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
3.    Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
4.    Kementrian Koperasi Dan Usaha  Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
5.    Kementrian Kelautan Dan Perikanan.

Bagaimana masyarakat desa mengembangkan desa wisata?

Berikut ini adalah tahapan pengembangan desa wisata,

1.    Tahap Perencanaan
a.    Identifikasi, potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki.
b.    Stakeholder, pemetaan pemangku kepentingan.
c.    Sapta Pesona, Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat sekitar.
d.    Pemilihan kelompok kerja, koordinator dan penunjang.
e.    Penyusunsn rencana kerja dan anggaran dan detail renjana aksi.
f.    Penyusunsn peraturan desa.
g.    Penyusunan SOP

2.    Tahap Pelaksanaan
a.    Sosialisasi rencana aksi
b.    Pengaturan tata ruang dan penyiapan infrastruktur.
c.    Penyiapan Sumber daya manusia.
d.    Peningkatan ragam, kualitas produk  serta tata kelola destinasi.
e.    Peningkatan layanan pendukung wisata,  transportaasi, informasi, dan akomodasi.
f.    Promosi dan pemasaran desa wisata.
g.    Sinergi pemerintah dan masyarakat.

3.    Pemantauan danevaluasi 
a.    Pengumpulan data, misalnya jumlah kunjungan, lama tinggal, pengeluaran wisatawan, pilihan produk dan tingkat kepuasan wisatawan.
b.    Pemantauan dan evaluasi kinerja kelembagaan, pengelola, dukungan desa, kemitraan,daya ungkit dai pembiayaan.
c.    Partisipasi masyarakat.
d.    Akuntibilitas rencana kerja.
e.    Dampak sosial ekonomi dan lingkunga.
f.    Pembelajaran
g.    Pelaporan